Alasan pemerintah tak potong bujet belanja pegawai

Solid Gold Dalam nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBNP) 2017 yang diajukan pemerintah ke DPR, pemerintah melakukan penghematan belanja barang kementerian atau lembaga (K/L) hingga mencapai Rp 16 triliun.

Penghematan tersebut hanya bersumber dari belanja barang, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017. Sementara pos anggaran belanja lain berdasarkan penggunaan barang tidak berubah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani mengatakan, pemangkasan anggaran belanja tersebut dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pemangkasan hanya dilakukan terhadap belanja barang dan bukan belanja pegawai.

“Kalau belanja pegawai sudah sesuai dengan kebutuhan. Sudah pas,” kata Askolani kepada KONTAN, Rabu (19/7).

Dalam nota keuangan disebutkan, penghematan belanja barang bersumber dari empat komponen. Pertama, belanja honorarium, perjalanan dinas, dan paket meeting. Kedua, langganan daya dan jasa.

Ketiga, honorarium tim atau kegiatan, biaya rapat, dan iklan. Keempat, operasional perkantoran lainnya, pemeliharaan gedung, dan peralatan kantor.

Menurut Askolani, pagu anggaran belanja pegawai setiap tahunnya justru mengalami peningkatan. Begitu juga dengan realisasinya yang juga selalu meningkat, meski tak 100%.

Tahun 2016, pagu anggaran belanja pegawai mencapai Rp 342,4 triliun dengan realisasinya hanya Rp 305,1 triliun. Jumlah itu naik dari tahun 2015 yang pagu anggarannya sebesar Rp 299,3 triliun dan realisasinya sebesar Rp 281,1 triliun.

Sementara tahun 2014, pagu anggaran belanja pegawai mencapai Rp 258,4 triliun dengan realisasinya hanya Rp 243,7 triliun.