Didakwa Terima Uang Rp 170 M, Anas Sebut Dakwaan Jaksa Spekulatif dan Imajiner

JAKARTA, RIMANEWS — Mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Jumat (30/5), menjalani sidang perdananya. Dia mendengarkan pembacaan surat dakwaan terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji dan tindak pidana pencucian uang dalam proyek pembangunan sarana dan prasarana pusat pendidikan dan pelatihan sekolah olahraga nasional di Bukit Hambalang dan proyek lainnya. Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Kristiana menyebutkan, Anas antara lain menerima dua mobil dan uang miliaran sebagai imbalan pengurusan beberapa proyek-proyek pemerintah. Nilai keseluruhan mencapai lebih kurang Rp 170 miliar. Baca Juga Jaksa Lintas Agama Tangani Kasus Ahok Dua Jaksa Terkait Suap Bupati Subang Divonis 4 dan 7 Tahun Penjara Menurut Yudi, saat menjadi ang­go­ta DPR, Anas menerima hadiah atau jan­ji sebagai sogokan atas usahanya meng­garap proyek-proyek pemerintah. Dari itulah ia mendapatkan satu unit mobil Toyota Harrier senilai Rp 670 juta, satu Toyota Vellfire senilai Rp 750 juta. Tidak hanya mobil, Anas juga menerima survei pemenangan dirinya di Kongres Partai Demokrat 2010 senilai Rp 678 juta, ditambah uang Rp 116 miliar dan 5,2 juta dolar AS (sekitar Rp 57 miliar dengan kurs Rp 11 ribu). Menurutnya, Anas dianggap meng­­atur beberapa proyek pemerintah, de­ngan maksud mengumpulkan uang bu­at memenuhi ambisinya menjadi presiden. Atas dakwaan tersebut, Anas terancam hukuman 20 tahun penjara. Surat dakwaan ini disusun dalam bentuk kumulatif. Dalam perkara suap, Anas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 juncto Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Anas membelanjakan uang itu untuk membeli rumah seluas 1.639 m2 di Jalan Teluk Semangka blok G, Duren Sawit, Jakarta Timur seharga Rp 3,5 miliar atas nama terdakwa. Selanjutnya sebuah rumah di Jalan Selat Makassar, Duren Sawit, Jakarta Timur, seharga Rp 690 juta atas nama KH Attabiq Ali yang juga mertua Anas. Kemudian, Anas membeli secara tunai tanah seluas 3.200 m2 di Jalan DI Panjaitan, Mantrijeron, Yogyakarta, dan tanah seluas 7.800 m2 lokasi sama seharga Rp 15,7 miliar. Dia membayar tanah itu melalui KH Attabik Ali sebesar Rp 1,5 miliar dan 1,1 juta dollar AS, dan 20 batang emas seberat 100 gram. ’’Karena masih kurang Rp 1,2 miliar, maka dibayar dengan dua bidang tanah seluas 1.069 m2 di belakang rumah sakit dan 85 m2 di Jalan DI Panjaitan. Semua kepemilikan atas nama KH Attabik Ali,’’ kata jaksa Yudi. Dalam dakwaan itu, mantan ketua umum HMI itu juga membeli tanah yang ditengarai menggunakan uang hasil korupsi secara tunai di lokasi lain. Yakni tanah seluas 280 m2 seharga Rp 600 juta dan sebesar 389 m2 seharga Rp 369 juta di Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, diatasnamakan Dina Zad (kakak ipar terdakwa). ’’’Jumlah kepemilikan harta (Anas) tidak sesuai dengan profil penghasilan terdakwa sebagai mantan anggota KPU dan DPR,’’ tambah Yudi. Anas juga dianggap menyembunyikan harta hasil korupsi dengan cara mendirikan perusahaan tambang batubara PT Arina Kota Jaya, di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Melalui Nazaruddin, Anas meminta supaya menyuap Bupati Kutai Timur, Isran Noor, sebesar Rp 3 miliar buat penerbitan Izin Usaha Pertam­bangan (IUP) atas nama PT Arina Kota Jaya pada 26 Maret 2010. Pada delik pencucian uang, Anas dijerat Pasal 3 UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat 1 KUHPidana, dan Pasal 5 UU No 15/2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 25/2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat 1 KUHPidana. Himpun Dana Jaksa Yudi juga menuding Anas sengaja melakukan korupsi untuk menghimpun dana sebagai langkah persiapan maju menjadi presiden. Selepas menjabat sebagai komisioner KPU 1999-2004, Anas berniat menjadi presiden. Bergabunglah dia dengan Partai Demokrat, lantas menduduki ketua fraksi. Kewenangannya pun semakin besar. ’’Terdakwa kemudian menghimpun dana. Terdakwa dan Muhammad Nazaruddin kemudian bergabung dalam Grup Anugerah di Jalan KH Abdullah Syafi’i, Tebet, Jakarta Selatan, dan berubah nama menjadi Grup Permai yang berkantor di Menara Permai, di Warung Buncit, Jakarta Selatan,’’ ljut Yudi. Selain bergabung dengan Grup Permai, istri Anas, Athiyyah Laila, kemudian bergabung dengan Machfud Suroso sebagai komisaris di PT Dutasari Citra Laras. Anas kemudian mulai menggarap proyek-proyek pemerintah melalui beberapa orang yakni memerintahkan Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang alias Rosa menggarap proyek-proyek di Kementerian Pendidikan Nasional dan Ke­menterian Pemuda dan Olahraga, meminta Munadi Herlambang mengurus proyek konstruksi pemerintah, dan menunjuk Machfud Suroso mengawal proyek Gedung Pajak dan lainnya. Sementara itu, Anas mengatakan tidak memahami isi dakwaan jaksa. Dia hanya mengaku mengerti atas struktur bahasa dakwaan. ’’Saya mendengarkan seksama dari tadi surat dakwaan yang disusun Dr Yudi Kristiana. Saya bisa mengerti bahasanya, tetapi saya tidak mengerti substansinya,’’ kata Anas usai mendengarkan dakwaan. Dia mengatakan, dakwaan disusun jaksa tidak sesuai fakta. Dia merasa tudingan jaksa seperti khayalan. ’’Dakwaan dimulai dari kalimat yang spekulatif dan imajiner. Saya tidak mengikuti konstruksi dan substansi yang jelas. Mohon berkenan kami diberikan waktu mengajukan nota keberatan. Jika diperkenankan kami akan menyiapkan nota keberatan selama seminggu,’’ ujar Anas. Anggota tim penasehat hukum Anas, Adnan Buyung Nasution meminta waktu sepekan untuk menyusun nota keberatan (eksepsi) kliennya. Lantas berapa uang yang dikeluarkan Anas untuk memuluskan keinginannya menjadi ketua umum Partai Demokrat? Dalam dakwaan disebutkan uang yang dihabiskan senilai Rp 100 miliar. Uang itu mengalir ke 13 nama pengurus DPD dan DPC di Indonesia. Seperti uang yang diterima Dani Sriyanto (Sekretaris DPD PD Jateng) senilai 2 ribu dollar AS atau Rp 18,6 juta. Uang diterima saat putaran II pemilihan pada kongres. Ketua DPC Boalemo Ismiyati menerima Rp 15 juta, juga menerima 2 ribu dollar AS dan BlackBerry. Suriyono selaku ketua DPC Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, menerima BlackBerry ditambah amplop berisi beberapa lembar 100 dollar AS dan ditukarkan menjadi Rp 18 juta. Demikian juga Marthen Manuel Manopo yang menjabat ketua DPC Tomohon, Wahidah ketua DPC Kabupaten Barito Utara. [ mrheal / SM / RM ] Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Fokus Isu , jaksa , Anas , Hambalang , imajiner , Dakwa , Fokus Isu , jaksa , Anas , Hambalang , imajiner , Dakwa , Fokus Isu , jaksa , Anas , Hambalang , imajiner , Dakwa

Sumber: RimaNews